Aturan terkait besaran DP sangat berkaitan erat dengan aturan LTV (loan-to-value) yang ditetapkan oleh BI. Berikut informasi terkait LTV rumah siap huni, rumah inden dan cara hitung LTV:

• • Dana yang Perlu Dipersiapkan Sebelum Beli Rumah
  • Aturan Loan to Value Rumah Siap Huni
  • Cara Menentukan Besar DP Rumah Pertama
  • Tips Mengumpulkan DP Rumah Pertama

Dana yang Perlu Dipersiapkan Sebelum Beli Rumah

Selain mempersiapkan dana untuk beli rumah, Anda juga perlu mempersiapkan beberapa biaya berikut untuk mengajukan pembelian rumah secara KPR, yaitu: 

1. DP Rumah

DP rumah merupakan salah satu biaya utama yang perlu disiapkan untuk beli rumah. Biasanya bank maksimal akan menyetujui plafon kredit untuk rumah baru (primary) maksimal sebesar 90%, sehingga calon debitur perlu menyiapkan 10% dari harga rumah sebagai DP (di luar biaya lain-lain). Sedangkan, untuk rumah secondary atau sertifikat sudah pecah dari induk biasanya maksimal plafon yang disetujui adalah 80-85%, sehingga calon debitur perlu menyiapkan sekitar 15-20% sebagai DP. Sedangkan aturan untuk pembelian rumah subsidi, DP yang perlu disiapkan sekitar 1% dari plafon kredit.

2. Biaya Appraisal

Arti biaya appraisal adalah penaksiran pihak bank atas rumah dengan tujuan untuk menilai harga rumah tersebut. Besaran biaya appraisal masing-masing bank berbeda-beda. Namun ada beberapa bank yang memberikan gratis biaya appraisal. Biasanya rumah dengan plafon kredit <1 M biaya appraisal = gratis.

Baca juga : Biaya Appraisal KPR Gratis, Cek Daftar Bank Di sini

3. Biaya Notaris

Umumnya bank membebankan biaya notaris kepada calon debitur. Besar biaya notaris umumnya ditentukan oleh notaris yang dituju atau sesuai dengan ketentuan bank. 

Cek juga: Ketentuan SKMHT dan APHT 

4. Biaya Administrasi

Saat mengajukan KPR Anda akan dikenakan biaya administrasi, besar biaya administrasi juga bervariasi dan berbeda-beda di setiap bank, umumnya sekitar Rp. 500 ribu atau 0,1% dari plafon kredit. 

5. Biaya lain-lain

Biaya lain-lain KPR umumya terdiri dari biaya provisi, biaya asuransi kebakaran, asuransi jiwa, BPHTB dll.

Aturan Loan to Value / LTV Rumah Siap Huni

LTV KPR Bank Indonesia atau Loan to value ratio merupakan aturan BI terkait maksimum plafon kredit yang boleh diberikan oleh bank kepada debitur. Ketentuan ini sangat berpengaruh pada besaran DP yang harus dibayar jika Anda mengajukan KPR. Untuk pembelian rumah pertama, umumnya LTV akan lebih besar dibandingkan pembelian rumah kedua dan selanjutnya. 

Aturan terkait LTV terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI tanggal 1 Agustus 2018. Berikut aturan terkait LTV pembelian rumah siap huni. Fasilitas = pembelian rumah pertama, fasilitas II = pembelian rumah kedua.

Tips Mengumpulkan DP untuk Rumah Pertama 

DP merupakan salah satu komponen biaya KPR yang cukup besar jumlahnya. Untuk itu, Anda perlu menyiapkan dananya sebaik mungkin. Sebaiknya jangan tergiur dengan tawaran DP 0%, karena semakin kecil DP = cicilan semakin besar. Untuk menyiapkan DP rumah pertama ada beberapa tips yang dapat Anda terapkan agar bisa mengumpulkan DP, yaitu:

1. Buat Pos Penghasilan 

Untuk dapat mengumpulkan DP rumah, sebaiknya Anda membuat tabungan dan membagi pos keuangan berdasarkan penghasilan. Untuk Anda yang sudah berkeluarga bisa cek cara membagi pos keuangan di sini: Pos Keuangan Rumah Tangga. Anda bisa menyesuaikan pos keuangan sesuai dengan kondisi keluarga dan penghasilan bulanan Anda.

Selain itu, Anda juga bisa menerapkan pos penghasilan sederhana dengan mengalokasikan beberapa persen dari gaji bulanan untuk keperluan tertentu, misal: Gaji per bulan Anda Rp. 10 juta, maka kira-kira pos keuangannya adalah:

• Sisihkan 10% atau sekitar Rp. 1 juta untuk dana sedekah/infaq/zakat
• Sisihkan 10% atau sekitar Rp. 1 juta untuk pos dana darurat. Dana ini hanya bisa digunakan untuk keperluan mendesak
• 25% untuk dana cicilan atau sekitar Rp. 2,5 juta. Sebaiknya batasi kredit yang Anda miliki, khususnya kredit untuk kebutuhan konsumtif. Rasio kredit memiliki peranan penting dalam pengajuan KPR, sangat disarankan maksimal kredit yang Anda miliki tidak lebih dari 25-40% dari gaji. Semakin besar cicilan semakin kecil kemungkinan pengajuan KPR Anda diterima
• 35% atau sekitar Rp. 3,5 juta untuk memenuhi dana sehari-sehari atau kebutuhan hidup selama 1 bulan 
• 20% sisanya atau sekitar Rp 2,5 juta dapat Anda sisihkan untuk dana tabungan untuk DP KPR rumah

Jumlah dan besaran porsi dana di atas dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan dan target tabungan Anda. Anda juga bisa menggunakan fitur autodebet pada rekening, agar setiap bulannya dana dapat terpotong secara otomatis sesuai dengan nominal yang ingin ditabung.

2. Andalkan Investasi

Anda juga bisa mengalihkan dana tabungan ke investasi. Selain bisa digunakan untuk menyimpan dana,  investasi juga bisa memberikan imba/return. Jika Anda berniat mengumpulkan DP melalui investasi, kami sarankan Anda memilih instrumen investasi yang aman dengan profil resiko rendah. Beberapa instrumen investasi yang bisa dipilih adalah reksadana, obligasi, dan emas. Ketiga instrumen investasi tersebut cukup aman dan tidak memiliki resiko tinggi. 

Jika bingung untuk mulai investasi, Anda bisa coba untuk menggunakan aplikasi investasi. Berikut beberapa aplikasi yang kami rekomendasikan, yaitu:

A. Bibit

Bibit merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk investasi reksadana, obligasi, pasar uang dan saham. Aplikasi ini menggunakan bantuan kecerdasan buatan yang dapat membantu Anda memilih investasi paling sesuai berdasarkan profil risiko yang Anda pilih. Aplikasi ini dapat diunduh di  Playstore dan di Apps Store. Aplikasi ini juga aman dari resiko penipuan karena telah mendapatkan izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Tanam Duit

Tanam Duit merupakan aplikasi yang menawarkan fitur reksadana, obligasi, SBN, asuransi hingga investasi emas. Anda bisa menanam modal reksadana mulai dari Rp. 50 ribu. Aplikasi ini juga memiliki metode pembayaran yang mudah, yaitu bisa melalui transfer virtual account bank, via Gopay, Dana, Shopee pay dan Link Aja. Aplikasi ini juga aman karena diawasi oleh OJK dan Agen Penjual Reksadana (APERD). Anda bisa mengunduh aplikasi ini melalui Playstore dan Apps Store. 

C. Bareksa

Bareksa memiliki beberapa fitur unggulan, yaitu: investasi reksadana, SBN dan Bareksa Umroh. Aplikasi ini memiliki metode pembayaran yang terbatas, yaitu hanya via Ovo dan transfer bank. Salah satu keunggulan aplikasi ini adalah Anda tidak dikenakan subscription fee. Aplikasi ini juga telah diawasi oleh OJK dan APERD. Anda bisa mengunduh aplikasi ini via Playstore atau Apps Store

D. Pegadaian

Untuk Anda yang lebih tertarik investasi emas, Anda bisa coba aplikasi Pegadaian Digital. Anda bisa mulai investasi emas dengan modal Rp. 50 ribu. Selain beli, Anda bisa juga jual emas langsung di Pegadaian. Anda bisa mengunduh aplikasinya melalui Apps Store atau Playstore

E. Orori

Sebenarnya Orori merupakan aplikasi untuk menjual perhiasan, namun platform ini telah bekerjasama dengan PT. Aneka Tambang, Tbk (ANTAM). Aplikasi ini juga bekerjasama dengan Tokopedia untuk menjual emas di marketplace. Salah satu keunggulan Orori adalah mereka menyediakan layanan untuk mencetak emas batang, namun dikenakan biaya tambahan. 

Selain memanfaatkan beberapa aplikasi di atas, Anda juga bisa membeli reksadana, emas atau instrumen investasi lainnya melalui aplikasi dompet digital dan beberapa marketplace seperti Bukalapak dan Tokopedia.

Cek seputar investasi emas lengkap di sini: Investasi Emas: Tips + Tempat Nabung Emas Terbaik

3. Cari Penghasilan Tambahan

Anda juga bisa mengumpulkan biaya untuk DP rumah dengan cara mencari penghasilan tambahan. Cara ini efektif untuk Anda yang ingin menabung namun tidak ingin mengganggu uang bulanan. Ada beberapa ide penghasilan tambahan yang bisa Anda coba seperti jualan makanan, reseller / dropshipper produk tertentu, freelance atau fotografi. Jika Anda berniat untuk menghasilkan pendapatan tambahan, sebaiknya pilih pekerjaan yang porsi kerjanya tidak melebihi porsi pekerjaan utama. Anda juga bisa pilih pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dikuasai. 

Baca juga:Ide Bisnis untuk Ibu Rumah Tangga

4. Manfaatkan Bantuan Uang Muka dari Pemerintah

Pemerintah juga menyediakan bantuan uang muka khusus untuk PNS. Program ini ditangani oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Bapertarum merupakan bantuan uang muka rumah (DP) KPR bagi PNS dengan penawaran tenor yang menarik. Namun berdasarkan informasi terbaru, setelah diterbitkannya PP Tapera, rencananya program ini akan dialihkan ke program Tapera oleh pemerintah. 

5. Ajukan PUMP BPJS Ketenagakerjaan

Bagi Anda yang tergolong dalam kategori MBR/Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Anda bisa coba untuk mengajukan PUMP/Pinjaman Uang Muka Perumahan di BPJS Ketenagakerjaan. Dengan pinjaman PUMP Anda bisa mendapatkan plafon kredit maksimum Rp. 50 juta. Cek ketentuan lengkapnya di sini: KPR di BPJS Ketenagakerjaan

6. Ajukan Pinjaman KTA

Jika sulit untuk melakukan beberapa poin di atas, salah satu cara lain yang dapat dicoba adalah dengan mengajukan Kredit Tanpa Agunan/KTA. Anda bisa cek syarat dan ketentuan terkait KTA di sini:

• KTA Cicilan Jangka Panjang (Hingga 15 Tahun) Terbaik
• KTA untuk Gaji di bawah 3 juta: Panin, Maybank, CIMB Niaga, BCA, Danamon
• KTA untuk Wirausaha 2020: Pinjaman tanpa slip gaji Terbaik
• Pinjaman KTA dengan Agunan SK Pegawai 2020 Terbaik

Namun jika Anda berniat untuk mengajukan KTA, sebaiknya Anda juga mempertimbangkan cicilan KPR nantinya, karena besar kemungkinan Anda akan membayar cicilan KPR dan KTA berbarengan. Untuk berkonsultasi seputar pengajuan KPR Anda bisa cek dan ajukan KPR via Sikatabis di sini: Apply KPR di Sikatabis

The post Tips Mengumpulkan DP untuk Rumah Pertama appeared first on Komunitas Hemat Sikatabis.

Berikut beberapa hal yang dapat Anda pertimbangkan sebelum mengajukan jual beli rumah orang tua via KPR di bank

• Beli Rumah Orang Tua di Mata Hukum
• Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Membeli Rumah Orang Tua
• Syarat KPR Secondary
• Dokumen Syarat untuk Pengajuan KPR Secondary
• Bank yang Bisa Proses Pengajuan KPR Rumah Orang Tua

Beli Rumah Orang Tua di Mata Hukum

Jual beli rumah antara orang tua dan anak dapat diproses secara hukum. Jual beli rumah antara orang tua dan anak dipandang sah dan dapat diproses berdasarkan peraturan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Salah satu pasal yang menjelaskannya yaitu tercantum pada pasal 1320 KUHPerdata.

Berdasarkan pasal tersebut, ada 4 syarat yang perlu dipenuhi untuk pengajuan jual beli rumah antara orang tua dan anak, yaitu: 

• Telah mencapai kesepakatan bersama
• Baik anak maupun orang tua memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian
• Adanya pokok persoalan tertentu
• Sebab yang tidak terlarang

Pada poin 2 dijelaskan bahwa anak harus sama-sama memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian. Kriteria anak yang belum cakap untuk membuat perjanjian dijelaskan pada pasal 1330 KUHPerdata yaitu:

• Anak yang belum dewasa, sehingga tidak sah di mata hukum (dewasa di mata hukum yaitu 21 tahun)
• Seseorang yang berada di bawah pengampunan
• Perempuan yang sudah menikah dan orang-orang yang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Cek juga: Resiko Mengajukan KPR atas Nama Orang Tua

Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Membeli Rumah Orang Tua

Sebelum membeli rumah orang tua secara KPR, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan baik oleh anak sebagai calon debitur  maupun orang tua sebagai penjual: 

• Rumah memiliki surat (SHM/SHG, IMB dan PBB) yang sudah pecah dari dokumen induk atau sudah atas nama orang tua
• Rumah tidak sedang diagunkan di Bank baik dengan fasilitas KPR maupun kredit lain.
• Pastikan anak sebagai calon debitur dan orang tua sebagai penjual memilki riwayat BI checking (Slik) lancar. hal ini dikarenakan beberapa bank menetapkan peraturan agar orang tua juga melakukan BI checking guna menghindari pengajuan KPR fiktif (anak hanya berpura-pura untuk membeli rumah, namun uang yang diberikan bank digunakan untuk melunasi kredit lain).
• Status rumah tidak berada dalam konflik dengan anggota keluarga lain. 

Cek juga artikel berikut: Cara Cek Informasi Debitur (SLIK / BI Checking) Sebelum Ajukan Kredit

Beli Rumah Orang Tua melalui KPR

KPR Secondary adalah fasilitas KPR yang memberikan kemudahan bagi calon debitur untuk melakukan jual-beli rumah bekas/rumah yang sertifikatnya (SHM/SHGB/IMB dan PBB-nya) sudah pecah dari dokumen induk. Rumah yang dokumen legalnya sudah pecah dari dokumen induk atau sudah dibalik nama ke pemilik juga termasuk masuk ke dalam KPR secondary, meskipun kondisi fisik rumah tersebut baru dibangun.

Hal ini juga berlaku untuk jual beli rumah orang tua ke anak. Pengajuan KPR untuk beli rumah orang tua juga akan diproses sebagai KPR secondary. Ada beberapa persyaratan KPR secondary yang wajib untuk diketahui sebelum mengajukan KPR. 

1. Syarat KPR Secondary

• Sertifikat (SHM/SHGB), AJB dan PPJB sudah pecah dari dokumen induk atau sudah atas nama penjual (tidak boleh Girik, Petok D atau AJB saja)
• Sudah memiliki IMB yang pecah dari dokumen induk atau sudah atas nama penjual
• PBB juga sudah harus pecah dari dokumen induk atau atas nama penjual
• Lebar jalan depan rumah dapat dilewati oleh 2 mobil secara bersamaan atau sekitar 5 meter atau minimal 1 motor dan 1 mobil secara bersamaan
• Jauh dari area pemakaman, sutet, dll yang bisa menurunkan nilai appraisal rumah.

2. Dokumen Syarat untuk Pengajuan KPR Secondary

Ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan sebelum mengajukan KPR Secondary, yaitu

The post Ingin Beli Rumah Orang Tua dengan KPR? Cek Syarat & Ketentuannya Di Sini appeared first on Komunitas Hemat Sikatabis.

• Syarat Pengajuan KPR untuk WNA
• Bank yang Dapat Memproses Pengajuan KPR WNA
• Ajukan KPR WNA via Sikatabis 

Syarat Pengajuan KPR untuk WNA

 Apakah WNA bisa beli rumah di Indonesia?

Untuk bisa membeli rumah dan mengajukan KPR, calon debitur WNA perlu melengkapi beberapa persyaratan berikut, yaitu:

1. Status Kepemilikan Rumah / Apartemen berupa SHGB 

Untuk pengajuan KPR WNA perlu diperhatikan bahwa surat kepemilikan rumah tidak boleh berstatus SHM melainkan SHGB. Ketentuan Surat Hak Guna Bangun (SHGB) untuk WNA adalah memiliki jangka waktu 30 tahun, dapat diperpanjang selama 30 tahun, kemudian diperpanjang lagi selama 20 tahun. Sehingga total masa tinggalnya bisa mencapai 80 tahun. Status properti yang dibeli oleh WNA juga dapat diwariskan. 

Hal lain yang perlu Anda perhatikan adalah bangunan yang boleh diajukan untuk KPR WNA karena tidak semua tipe bangunan bisa diajukan untuk KPR WNA. Berdasarkan aturan pemerintah terkait KPR/KPA bagi WNA bangunan yang dapat diperoses terbatas pada kepemilikan rumah tapak dan apartemen semata. Jika calon debitur berniat mengajukan Kredit Multi Guna atau kredit lain selain KPR / KPA tentu pengajuannya tidak bisa diproses oleh bank. 

2. Memiliki Surat izin tinggal (KITAS)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.103 Pasal 2 ayat 2, menjelaskan bahwa WNA (Warga Negara Asing) yang diperbolehkan untuk mengajukan fasilitas KPR/KPA adalah WNA yang telah memiliki KITAS dan sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Untuk memiliki KITAS WNA harus tinggal setidaknya selama 2 tahun dan memperpanjang surat izin tinggal setiap 2 tahun. 

Ketentuan ini juga berlaku untuk pengajuan KPR bagi WNA. Bagi calon debitur yang berniat mengajukan fasilitas KPR WNA syarat umumnya adalah harus memiliki KITAS. Artinya untuk kepemilikan properti ini, WNA harus memiliki pekerjaan tetap di Indonesia. Hal ini bertujuan agar properti yang dibeli tidak hanya digunakan sebagai investasi semata, melainkan sebagai rumah tinggal. Jika WNA tidak lagi tinggal di Indonesia maksimal 1 tahun, maka status kepemilikan propertinya harus dipindah tangankan/dijual ke pihak lain. 

SIM Internasional: Kegunaan / Cara Buat / Biaya

3. Harga properti > 2 miliar

Harga properti minimum yang boleh diajukan untuk KPR/KPA WNA adalah di atas Rp. 2 M. Hal ini guna mencegah WNA membeli rumah hanya sebagai investasi dan melindungi masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap bisa memiliki rumah. 

4. Sudah menikah dengan WNI 

Khusus bagi WNA yang berniat mengajukan fasilitas KPR, persyaratan paling penting adalah calon debitur WNA telah menikah dengan WNI. Sebagai informasi, WNA juga wajib mencantumkan kepemilikan properti ke dalam perjanjian pra-nikah, agar jika terjadi perceraian status properti bisa tetap menjadi milik debitur WNA.

Bank yang Dapat Memproses KPR WNA

Untuk saat ini hanya ada 2 bank yang bisa memproses pengajuan KPR WNA, Berikut syarat dan ketentuan pengajuan KPR WNA di Bank Permata Syariah dan Bank Commonwealth, yaitu:

1. Bank Permata Syariah

Fasilitas KPR untuk WNA yang ditawarkan oleh Bank Permata Syariah ada pada paket syariah IMBT. Paket ini tidak tersedia di bank Permata konvensional. Berikut adalah beberapa syarat umum pengajuan KPR untuk WNA di bank Permata Syariah, yaitu: 

• Untuk karyawan: Sudah bekerja dan menetap di Indonesia minimal 2 tahun lamanya
• Untuk wirausaha: Sudah menjalani usaha dibidang tersebut minimal 4 tahun lamanya 
• Gaji bersih calon debitur minimal Rp. 25 juta/bulan (bukan pendapatan gabungan/ joint income)
• Harga properti minimal Rp. 2 Milyar.
• Plafon yang diajukan minimal Rp. 1 Milyar
• Sertifikat harus SHGB, jika sertifikat rumah statusnya SHM maka harus diturunkan terlebih dahulu
• LTV maksimum untuk KPR/KPA WNA = 60%
• Properti yang diajukan harus ready stock

Baca juga:

KTA Syariah 2020 Terbaik: BSM, BRI, Permata Syariah

Rate yang ditawarkan oleh Permata Bank Syariah adalah

Ajukan KPR WNA via Sikatabis

Jika Anda tertarik untuk mengajukan KPR, Anda bisa mengajukan via kami. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan fitur Simulasi KPR dari Sikatabis untuk mendapatkan penawaran bunga KPR yang paling hemat dan tentunya sesuai dengan kebutuhan Anda.

The post KPR untuk WNA: Syarat dan Bank yang Bisa Proses appeared first on Komunitas Hemat Sikatabis.

• Syarat KPR untuk Wirausaha
• Bank yang Bisa Proses Pengajuan KPR untuk Wiraswasta
• Tips Mengajukan KPR bagi Wirausaha

Syarat Pengajuan KPR untuk Wiraswasta

Ada beberapa dokumen persyaratan yang wajib untuk dilengkapi sebelum Anda mengajukan KPR. Berikut rincian dokumen persyaratan yang perlu dilengkapi, yaitu:

Banyak pemilik usaha yang memiliki hambatan dalam melengkapi rekening perusahaan selama 3 bulan terakhir, khususnya untuk pemilik usaha kecil menengah seperti UMKM. Hal ini dikarenakan umumnya transaksi usaha dilakukan secara cash, selain itu, tidak banyak pengusaha kecil menengah yang memiliki rekening khusus usaha.

Untuk itu, sebaiknya sebelum memulai usaha, buatlah rekening khusus untuk usaha Anda. Hal ini berguna jika nantinya Anda akan mengajukan KPR, serta mempermudah Anda dalam membuat laporan keuangan. Khusus untuk mengajukan KPR di bank, perlu diketahui bahwa laporan keuangan tidak boleh ditulis secara manual/ditulis tangan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah lama usaha berjalan minimum 2 tahun dan untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) harus memiliki surat keterangan usaha yang ditandatangani oleh Lurah setempat atau memilki SIUP / SKDU. Usaha yang tidak memiliki surat keterangan usaha, maka pengajuan KPR-nya akan ditolak oleh bank atau ditangguhkan hingga Anda mengurus izin usahanya.

Bank yang Bisa Proses Pengajuan KPR untuk Wiraswasta

Hanya beberapa bank yang dapat memproses pengajuan KPR wirausaha. Sebagian bank yang bisa memproses juga menerapkan syarat khusus kepada calon debitur yang ingin mengajukan KPR. Berikut adalah beberapa syarat umum yang dapat dipersiapkan jika anda ingin mengajukan KPR:

1. BCA

BCA memberikan kemudahan bagi calon debitur yang berprofesi sebagai wirausaha untuk mengajukan KPR, asalkan memenuhi syarat yaitu:

• Segala jenis usaha dapat diproses di BCA, termasuk di dalamnya usaha perkebunan, asalkan memiliki laporan yang tercatat dan dapat dibuktikan melalui mutasi rekening khusus usaha.
• Lama usaha berjalan setidaknya adalah 2 tahun
• Maksimum usia pengaju saat melakukan pelunasan adalah 65 tahun.

Baca juga: Dokumen syarat KPR BTN, BCA, dan bank lainnya

2. Maybank

Untuk mengajukan KPR pengusaha di Maybank, calon debitur perlu memenuhi beberapa persyaratan umum berikut:

• Usia maksimum calon debitur adalah 65 tahun saat pelunasan.
• Sudah memiliki SKU (Surat Keterangan Usaha)
• Memiliki pendapatan tetap per bulan minimum Rp. 8 juta
• Pemilik perkebunan dapat mengajukan KPR asalkan semua omzet perusahaan tercatat dan dapat dibuktikan melalui print mutasi rekening perusahaan

Baca juga: Apply Kartu Kredit Maybank : Jenis / Biaya / Syarat / Cara Pengajuan Online

3. Bank CIMB Niaga

Bank CIMB Niaga juga menerima pengajuan KPR bagi wiraswasta, jika calon debitur memenuhi kriteria:

• Memiliki minimal pendapatan per bulan sebesar Rp. 5 juta
• Usia maksimum calon debitur = 65 tahun
• Memiliki SKU/Akta perusahaan, atau minimal meiliki SKDU sebagai dokumen pernyataan atas usaha yang dimiliki
• Telah menjalankan usaha minimal 2 tahun
• Usaha dibidang perkebunan dapat diproses asalkan semua transaksi tercatat dalam mutasi rekening

4. Bank Danamon

Bagi Anda wirausaha, juga bisa mengajukan KPR melalui Danamon, dengan syarat minimal, yaitu:

• Lama usaha berjalan sudah 2 tahun
• Usia maksimal 65 tahun
• Memiliki pendapatan bersih per bulan Rp. 5 juta

5. Bank Panin

Panin menyediakan KPR bagi wirausaha, jika calon debitur memenuhi beberapa kriteria berikut:

• Minimum pendapatan sesuai dengan margin yang ditetapkan oleh bank Panin
• Lama usaha berjalan minimum berusia 2 tahun
• Usia maksimum pengaju adalah 60 tahun
• Pengusaha perkebunan dapat diproses

6. Bank Permata

Bank Permata menyediakan fasilitas KPR bagi wiraswasta dengan syarat:

• Usia maksimum pengaju adalah 65 tahun
• Minimum pendapatan per bulan Rp. 5 juta untuk calon debitur dan Rp. 3 juta untuk pasangannya
• Sudah menjalani usaha selama minimum 3 tahun
• Bagi pemilik perkebunan dapat diproses asalkan memiliki print mutasi rekening

7. UOB

Syarat pengajuan KPR wirausaha di UOB adalah:

• Minimum pendapatan Rp. 5 juta
• Berusia maksimum 65 tahun
• Wajib melampirkan surat keterangan usaha minimal ditandatangani oleh Lurah setempat
• Usaha telah berjalan setidaknya 2 tahun

Tips Mengajukan KPR Bagi Wiraswasta

Ada beberapa tips yang dapat Anda terapkan jika berniat mengajukan KPR dengan profesi sebagai wirausaha/wiraswasta/pengusaha, yaitu: 

1. Buktikan Kesanggupan Bayar Anda

Membuktikan Anda mampu bayar KPR dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa Anda tidak pernah memiliki riwayat tunggakan kredit atau kredit macet. Bank tentunya akan menolak pengajuan KPR jika Anda pernah memiliki riwayat kredit macet di BI, karena dianggap memiliki resiko lebih tinggi untuk menunggak kredit di kemudian hari.

Anda juga bisa menunjukkan kesanggupan bayar dengan membuktikan bahwa omzet usaha yang Anda terima cenderung stabil setiap bulannya. Hal ini tentu sangat mempengaruhi penilaian bank terhadap pendapatan Anda. Jika omzet yng Anda terima cenderung tidak stabil, tentu bank akan mempertimbangkan ulang pengajuan KPR Anda. 

2. Buat Catatan Keuangan Melalui Rekening Usaha

Penting untuk diingat bahwa setiap transaksi keuangan usaha yang Anda miliki harus tercatat di rekening usaha, karena nantinya saat proses KPR bank akan meminta Anda mencetak mutasi rekening usaha Anda. Untuk itu, sebaiknya semua omzet usaha Anda perlu terlihat jelas di rekening usaha.

Jika Anda saat ini tengah merencanakan untuk KPR, maka buatlah arus keuangan usaha yang jelas. Selain mempermudah Anda untuk menghitung cash flow. Hal ini juga dapat menjadi salah satu faktor untuk memperbesar kemungkinan bank menyetujui pengajuan KPR. 

3. Urus Legalitas Usaha Anda

Hal penting lain yang perlu Anda perhatikan sebelum mengajukan KPR adalah memiliki surat keterangan usaha. Umumnya calon debitur yang berniat mengajukan KPR tidak memiliki SKDU atau SKU yang membuktikan usahanya karena jika Anda tidak memiliki surat tersebut, maka pengajuan KPR Anda akan ditolak.

The post KPR untuk Wiraswasta di BCA, Maybank, Danamon, UOB, dll appeared first on Komunitas Hemat Sikatabis.

1. Subsidi yaitu untuk membantu meringankan kredit rumah, artinya pemerintah memberikan bantuan dalam pembayaran bunga KPR, sehingga debitur tidak membayar penuh bunga KPR subsidi yang dibebankan bank
2. Bantuan untuk melakukan pembangunan atau perbaikan rumah sehingga calon debitur tidak perlu membayar biaya renovasi keseluruhan rumah.

Berikut beberapa informasi terkait beda KPR subsidi dan non-subsidi, bank yang bisa proses KPR subsidi dan dokumen syarat untuk mengajukan KPR subsidi

• • Beda KPR Subsidi dan Non-subsidi
  • Bank yang Bisa Proses KPR Subsidi
  • Syarat Pengajuan KPR Subsidi

Beda KPR Subsidi VS KPR Non-Subsidi

Ada beberapa perbedaan antara KPR subsidi dan KPR non-subsidi yang perlu dicermati, yaitu:

1. Harga Rumah 

KPR Subsidi umumnya memiliki harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan KPR non-subsidi, meskipun berada di cakupan wilayah yang sama. Selain itu, karena KPR subsidi mendapatkan bantuan pembayaran selisih bunga oleh pemerintah, cicilannya menjadi lebih ringan dan bunga KPR juga fixed. 

2. Fasilitas Rumah

Fasilitas yang disediakan oleh KPR subsidi umumnya apa adanya. Beberapa rumah KPR subsidi hanya menyediakan 1 kamar, ruang tamu, 1 kamar mandi dan tidak difasilitasi dengan dapur. Untuk fasilitas dapur harus dibangun sendiri oleh calon debitur. Hal ini tentu membuat Anda perlu mengeluarkan dana ekstra jika berniat mengajukan KPR subsidi. 

3. Spesifikasi 

Spesifikasi rumah KPR non-subsidi tentunya lebih berkualitas dibandingkan dengan KPR subsidi. Umumnya KPR non-subsidi menawarkan spesifikasi bangunan yang sudah lengkap dengan bahan yang berkualitas. Perbedaan biasanya terletak pada penggunaan toilet dan pondasi rumah. Selain itu, biasanya KPR non-subsidi memiliki bangunan yang lebih kokoh dibandingkan KPR subsidi. 

4. Suku Bunga

Suku bunga menjadi perbedaan mencolok lainnya antara KPR subsidi dan non-subsidi. Umumnya KPR subsidi memberikan bunga yang flat sekitar 10 tahun karena mendapatkan bantuan selisih bunga sebesar 5% dari pemerintah selama 10 tahun. Sedangkan untuk KPR non-subsidi bunga bunga fixed hanya berlaku jika debitur memilih KPR syariah murabahah atau selama bunga promo. Sedangkan setelah masa promo berakhir maka bunga akan mengalami floating yang cukup tinggi.  

5. Lokasi 

KPR non-subsidi berada di wilayah yang mudah dijangkau, strategis dan jaraknya tidak jauh dari perkotaan. Sedangkan KPR subsidi biasanya berada di pinggiran kota (daerah sub-urban), beberapa bahkan berada di daerah yang belum berkembang. Hal ini juga dikarenakan harga tanah di daerah pinggiran kota cenderung lebih murah. 

6. Harga Jual Kembali 

KPR subsidi memiliki harga jual yang lebih rendah karena dibangun di wilayah yang masih berkembang dan harga tanahnya lebih murah. Selain itu, KPR subsidi memiliki ketentuan untuk tidak boleh merenovasi rumah hingga 2 tahun setelah KPR berlangsung. KPR subsidi juga tidak boleh mengajukan take over KPR. 

Bank yang Bisa Proses KPR Subsidi

Setidaknya terdapat 25 bank penyedia KPR subsidi yang terdiri dari 4 bank umum nasional, 2 bank umum syariah, 6 bank pembangunan daerah syariah dan 13 bank pembangunan daerah, yaitu:

1. Bank Nasional Penyedia Rumah Subsidi

Ada beberapa bank nasional yang menyediakan KPR subsidi, yaitu:

a. Bank Konvensional

• BTN
• Bank Mandiri
• BNI
• BRI

b. Bank Syariah

• BRI Syariah
• BTN Syariah

Beberapa bank daerah yang memiliki program KPR subsidi yaitu:

a. Bank Pembangunan Daerah

• Bank Papua
• Bank BJB
• Bank Sumatera Utara
• Bank Kalimantan Barat
• Bank Sulawesi Tenggara
• Bank Sumatera Selatan-Bangka Belitung
• Bank Nuta Tenggara Timur
• Bank Jambi
• Bank Jawa Timur
• Bank Nagari
• Bank Kalimantan Tengah
• Bank Kalimantan Selatan

b. Bank Pembangunan Daerah Syariah

• Bank Sumatera Utara Syariah
• Bank BJB Syariah
• Bank Jawa Timur Syariah
• Bank Sumatera Selatan-Bangka Belitung Syaria
• Bank Kalimantan Selatan Syariah

Syarat Pengajuan Rumah Subsidi

KPR subsidi hanya dapat diajukan bagi calon debitur yang memiliki penghasilan Rp. 4.000.000 per bulan untuk rumah tapak dan Rp. 7.000.000 per bulan untuk rumah susun. Selain itu, anda wajib berstatus sebagai karyawan tetap dengan masa kerja atau usaha yang dimiliki minimal berusia 1 tahun. Berikut adalah syarat mengajukan KPR subsidi:

Cek Kalkulator KPR untuk mengajukan KPR non-subsidi

The post Beda KPR Subsidi VS Non Subsidi appeared first on Komunitas Hemat Sikatabis.

• Pengertian IMB
• Kegunaan IMB Rumah 
• Syarat Pembauatan IMB Rumah Tinggal: Rumah Baru / Lama / Renovasi / IMB Hilang
• Dokumen Syarat Pembuatan IMB Rumah
• Proses Penerbitan IMB Rumah Baru

Pengertian IMB

Dokumen IMB atau Izin Mendirikan Bangunan adalah dokumen perizinan untuk mendirikan, merenovasi dan merobohkan bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah setempat. IMB memiliki dasar hukum yang tertera pada Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dijelaskan pada pasal 7. 

Undang-undang tersebut menjalaskan bahwa setiap bangunan baik dalam bentuk rumah, gedung adat, gedung semi permanen, bangunan gedung darurat dll harus memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Peraturan lain yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan pihak yang berwenang dalam pengurusan IMB yaitu Peraturan Presiden RI No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Fungsi IMB adalah untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai peruntukan lahan. Selain itu dalam transaksi jual beli rumah dokumen ini juga dibutuhkan, karena penjual yang menjual rumah tanpa IMB akan dikenakan denda 10% dari nilai bangunan.

Cek: Kalkulator KPR

Kegunaan Dokumen IMB Rumah 

Sebagai dokumen wajib, IMB memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

1. Legalitas Hukum Rumah yang Dibangun

Rumah yang telah memiliki dokumen Izin mendirikan bangunan adalah rumah yang diakui legalitasnya secara hukum. Selain itu rumah yang telah memiliki IMB umumnya dibangun sesuai dengan peruntukannya. Rumah tanpa dokumen ini bisa dihancurkan oleh pemerintah setempat karena dianggap melanggar peraturan yang ada dan melanggar tata ruang wilayah setempat. 

2. Menaikkan Harga Jual Rumah

Rumah yang telah memiliki surat izin mendirikan bangunan tentu memiliki harga jual yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan penjual sudah mengantongi status kepemilikan rumah secara legal, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa rumah aman secara hukum dan telah dibangun di lokasi yang sesuai. 

Sedangkan rumah tanpa IMB harganya cenderung lebih rendah atau sulit untuk diproses pengajuan KPR-nya karena rumah tersebut dianggap tidak jelas status hukumnya.

3. Mempermudah Proses KPR dan KMG

Rumah yang memiliki dokumen IMB dapat lebih mudah mengajukan KPR atau Kredit Multi Guna. Untuk pengajuan Kredit Multi Guna dengan agunan rumah, pemilik rumah sudah harus memiliki dokumen IMB. Jika tidak ada, maka pengajuan KMG akan ditolak atau ditangguhkan hingga calon debitur telah memiliki dokumen izin mendirikan bangunan rumah. 

Selain itu, bank hanya akan memproses pengajuan KPR jika rumah yang diajukan sudah memiliki IMB, PBB dan SHM/SHGB. Pengajuan KPR rumah tanpa IMB dapat dibatalkan/ ditolak oleh bank. Selain itu dalam proses jual beli rumah jika rumah yang dijual tidak memiliki dokumen ini, maka penjual akan dikenakan denda sebesar 10% dari harga rumah tersebut atau ada kemungkinan rumah akan dibongkar oleh pemerintah karena dianggap melanggar aturan yang berlaku. 

Sebagai informasi, jika Anda berniat mengajukan KPR  dengan status rumah beli dari developer, Anda perlu memastikan bahwa IMB sudah pecah dari dokumen induk, karena umumnya saat developer membangun perumahan hanya akan ada 1 dokumen izin mendirikan bangunan untuk mewakili semua rumah yang dibangun, maka untuk mengajukan KPR Anda perlu memastikan bahwa dokumen izin mendirikan bangunan tersebut sudah dipecah sesuai dengan jumlah rumah yang dibangun oleh developer atau setiap rumah telah memiliki 1 IMB.

Baca juga: Biaya BPHTB Gratis : Syarat / Cara Hitung BPHTB Jual Beli

4. Dokumen Wajib untuk Mengubah HGB ke SHM

Rumah dengan status Hak Guna Bangun (HGB) dapat ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat hak milik (SHM). Salah satu syarat penting yang diperlukan untuk mengubah HGB ke SHM adalah dokumen izin mendirikan bangunan. 

Baca juga: KPR Ditolak Bank : Solusi dan Tips Agar Disetujui

Syarat Pembuatan IMB Rumah Tinggal: Rumah Baru / Lama / Renovasi / IMB Hilang

Pengajuan pembuatan IMB untuk rumah tinggal di bawah 500 m² dapat dilakukan di Loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan setempat. Proses pembuatan IMB baru biasanya memakan waktu sekitar 15 hari kerja. Biaya penerbitan IMB dihitung berdasarkan luas rumah tersebut, per meter m² biasanya akan dikenakan biaya sekitar Rp. 2.500. 

Sedangkan untuk menerbitkan IMB yang hilang, pemilik IMB dapat mengajukan ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) setempat, biasanya akan memakan waktu maksimal 7 hari kerja. Rumah yang telah direnovasi juga perlu melakukan pembaruan IMB. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) nomor 32 tahun 2010. Berikut adalah kategori rumah yang perlu memperbarui IMB, yaitu: 

• Renovasi jumlah ruang dalam rumah 
• Pembongkaran dinding untuk memperluas rumah
• Pembuatan bangunan baru baik di atas, di samping maupun di belakang bangunan rumah sebelumnya. 

Proses pembaruan dilakukan di Dinas Tata Kota. Biasanya petugas Dinas Tata Kota akan meninjau lokasi dan memastikan bangunan dokumen dan bukti fisik di lapangan. Proses pembaruan dokumen izin mendirikan bangunan berkisar 10-14 hari kerja setelah pemilik melakukan pembayaran administrasi.

Tidak semua bangunan yang telah direnovasi perlu diperbarui. Ada beberapa kategori bangunan yang tidak wajib memperbarui dokumen izin mendirikan bangunan, yaitu:

• Renovasi yang dilakukan bersifat pemeliharaan seperti pengecatan, perbaikan dinding dan atap
• Mendirikan bangunan yang ukurannya tidak lebih dari 12 m²
• Membangun bangunan bawah tanah

1. Dokumen Syarat Pembuatan IMB Rumah

Berikut dokumen syarat yang perlu dipenuhi, jika Anda berniat membuat surat izin mendirikan bangunan untuk rumah baru/ lama, renovasi rumah atau dokumen hilang, yaitu:

Dokumen Persyaratan	Rumah Baru / Lama	Renovasi Rumah	IMB hilang
Fotokopi KTP (identitas) pemilik IMB	√	√	√
Fotokopi SPPT/Bukti Pembayaran PBB tahun berjalan	√	√	√
Fotokopi surat kepemilikan tanah	√		√
Fotokopi surat kuasa (jika tidak diurus oleh pemilik rumah)	√		√
Surat Pernyataan atas Kepemilikan Tanah	√		√
Fotokopi IMB yang hilang atau nomor IMB (dapat diakses dari PTSP kecamatan) serta surat izin pemanfaatan ruang	√	√	√
Fotokopi rancangan gambar (site plan) bangunan dengan skala 1:100	√	√
Perhitungan konstruksi untuk bangunan bertingkat		√
Surat izin dari tetangga yang diketahui oleh RT/RW (dilengkapi materai 6000)		√
Denah bangunan dengan ukuran postcard (8,9 x 12,7 cm) khusus untuk IMB pemutihan		√
Surat pengantar/rekomendasi dari Camat dan Lurah setempat		√
Rekomendasi Dinas/ instansi terkait		√

 

Proses Penerbitan IMB Rumah Baru

Ada beberapa proses atau tahapan yang perlu dalam penerbitan IMB yang perlu diperhatikan yaitu:

 

• Calon pengaju akan diminta untuk mengambil rencana keterangan di kantor Kabupaten/ Kota atau Pemda dan Anda akan mendapatkan dokumen Rencana Kabupaten/Kota
• Calon pengaju diminta untuk melengkapi dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan yang tertera pada rencana Kabupaten/Kota. pada tahap ini, Anda akan mendapatkan dokumen prototip desain rumah dan desain rumah sederhana
• Calon pengaju mengajukan Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan mendapatkan Permohonan Pengajuan Mendirikan Gedung
• Petugas melakukan peninjauan lapangan untuk mengecek kesesuaian data dan fakta bangunan. Pada tahap ini pengaju akan mendapatkan:
  – Daftar permohonan IMB
  – Dokumen data bangunan gedung (sementara)
  – Dokumen rencana teknis bangunan gedung yang disetujui
• Penetapan besarnya retribusi yang dibayarkan melalui Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). Pengaju akan mendapatkan dokumen lampiran:
  – Perhitungan besarnya retribusi
  – Surat perintah pembayaran retribusi IMB (SSRD)
• Pembayaran Retribusi IMB melalui lembaga keuangan yang sah. Anda harus memberikan tanda bukti penyetoran uang kepada petugas
• Proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Anda  akan menerima dokumen IMB yang di dalamnya berisi:
  – Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung
  – Gambar situasi
  – Pembekuan dan pencabutan IMB
  – Perhitungan besarnya retribusi IMB
• Penerimaan IMB dan proses konstruksi dapat dimulai

Untuk urus penerbitan sertifikat, cek di sini: Beda SHM dan HGB : Syarat dan Alur Penerbitan

Pentingnya IMB Rumah

IMB merupakan salah satu dokumen penting yang wajib disertakan jika Anda berniat mengajukan KPR maupun KPR take over. Untuk itu, cek rumah yang ingin dibeli pastikan dokumen sertifikat sudah lengkap dan atas nama penjual/developer. Untuk ajukan KPR Anda bisa cek layanan kami di KPR via Sikatabis.com

The post Cara Buat dan Syarat IMB Rumah Baru/ Lama/ Renovasi dan IMB Hilang appeared first on Komunitas Hemat Sikatabis.

Persyaratan KPR (dokumen)

Persiapkan dokumen berikut:

1. Fotokopi KTP pemohon dan pasangan
2. Fotokopi Surat Nikah/Cerah (bagi yg telah menikah/cerai)
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi rekening koran tabungan 3 bulan terakhir
5. Fotokopi NPWP pribadi
6. Fotokopi dokumen kepemilikan agunan : SHM/SHGB, IMB & PBB

Untuk pegawai, siapkan:

1. Slip gaji bulan terakhir/Surat Keterangan Gaji

Untuk Wiraswasta, siapkan:

1. Fotokopi neraca laba rugi/informasi keuangan terakhir
2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan ijin-ijin usaha

Untuk Profesional, siapkan:

1. Fotokopi neraca laba rugi/informasi keuangan terakhir
2. Fotokopi ijin-ijin praktek profesi

Tips Pengajuan KPR Agar Cepat Disetujui

#1. Pilih lokasi yang bagus

Aplikasi KPR anda kemungkinan besar akan ditolak jika lokasi properti anda tidak dilewati jalan yang lebarnya kurang dari 2 mobil. Begitu juga, bila lokasi properti anda ada di sebelah kuburan.

#2. Hindari properti konflik

Aplikasi KPR anda bisa ditolak jika properti yang anda beli status hukumnya masih belum pasti karena merupakan properti konflik. Oleh karena itu, sebelum membeli properti, pastikan dulu bahwa properti itu tidak sedang berada di bawah konflik.

#3. Besar cicilan kurang dari 30% jumlah penghasilan per bulan

Semakin besar cicilan yang anda bayar, semakin besar penghasilan yang harus anda dapatkan per bulan. Kalau besar cicilan anda adalah kurang dari 30% dari penghasilan, risiko yang ditanggung bank kalau anda sampai tidak bisa membayar cicilan adalah kecil. Oleh karena itu, aplikasi KPR anda akan lebih mudah disetujui oleh bank.

#4. Suratnya Lengkap

Pastikan properti anda mempunyai kelengkapan surat, seperti: Sertifikat Hak Milik (SHM), atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Kemudian harus ada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan kewajiban pajak untuk properti itu sudah dipenuhi (PBB).

 Kesimpulan

Sebelum mengajukan KPR, pastikan anda tahu persyaratan KPR dan tips-tips di atas, supaya pengajuan KPR cepat disetujui.

Untuk pengajuan KPR, anda bisa membandingkan cicilan KPR dari berbagai macam bank melalui website SikatAbis.com. Setelah itu, isilah formulir aplikasi dan anda akan langsung kami hubungkan dengan bank. Jadi, anda tidak usah repot-repot pergi ke bank lagi. Pihak bank/konsultan KPR akan menelpon anda dalam 1 hari kerja.

The post Persyaratan KPR dan Tips Pengajuan Agar Cepat Disetujui appeared first on Komunitas Hemat Sikatabis.